NEWBIZ.ID. DPRD BONDOWOSO – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso H Tohari SAg minta kepada organisasi perangkat daerah (OPD), terutama inspektorat Pemkab Bondowoso untuk menindak lanjuti (TL) temuan BPK RI.
Tohari minta tidak ada temuan BPK lagi untuk program yang sama yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Permintaan itu disampaikan setelah Komisi I DPRD kunjungan kerja ke Inspektorat Pemkab Bondowoso.
Ada permintaan khusus untuk inspektorat, dari Komisi I DPRD. Komisi I DPRD minta ada antispasi program yang lebih baik untuk 2023. Pasalnya, berdasarkan LHP BPK RI, ada rekomendasi yang sama antara APBD 2021 dengan APBD 2022.
“Ada temuan BPK bahwa berdasarkan LHP BPK ada temian yang dinggap tidak seuai aturan. Nah, pada kunker ke Inspektorat kemarin untuk pelaksanaan APBD 2023, harus bisa antisipasi program yang mengrah ke hal yang sama APBD sebelumnya,” ujar Ketua Komsi I DPRD Tohari SAg.
Awal tahun 2023, Empat Komisi di DPRD Kabupaten Bondowoso rajin turun untuk kunjungan kerja (kunker) ke Operasi Perangkat Daerah (OPD) mitranya. Salah satunya komisi I yang berkunjung ke Dinas Informasi dan Komunikasi (infokom), Inspektorat pemkab Bondowoso, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso yang ikut kunker antara lain Ketuanya H Tohari SAg, Wakil ketuanya, Sofi Indriasari ST, Harli, HA Soedarsono, Deni Kurniawati SPd, Yondrik SH, Muhammad Irsan Marwanda Bachtiar, ST, H. Syaiful Bahri, Ketut Yudi Kartiko, S.Pi, H. Setyo Budi, S.Pd., MH.
Kunker dipimping langsung oleh ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bodowoso H Tohari SAg. “Kunjungan kerja dilakukan untuk evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 di masing-masing OPD, untuk diselaraskan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023,” kata ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bodowoso H Tohari SAg.
Selama kunker ke OPD, sambung, Tohari, Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso bisa menilai kinerja masing-masing OPD. Komisi A DPRD banyak memberikan masukan agar pelaksanaan APBD sesuai regulasi. Kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, serta memberikan masukan ntuk mengatasi hambatan-hambatannya.
Selanjutnya, Komisi I DPRD meminta kepada masing-masing OPD untuk melaksanakan kegiatan untuk tahun anggaran 2023 lebih baik lagi. “Saya minta kekurangan-kekurangan selama pelaksanaan APBD 2022 diperbaiki untuk pelaksanaan APBD 2023. Yang paling penting adalah harus saat regulasi,” ungkap sekretaris DPC PKB Kabupaten Bondowoso tersebut.
Yondrik, SH anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso juga menjelaskan, selama kunker ada diskusi dua arah dengan mitra kerja. “Ada diskusi dengan masing-masing OPD untuk mencerao solusi dari hambatan-hambatan yang ada..alhamdulillah insyaallah tahun anggaran 2023 lebih bai lagi,” ujarnya. (ron)
